Bogor. Jum’at, 14 Oktober 2022. Badan Standardisasi Instrumen LHK (BSILHK) siap mendukung penyiapan standar pengelolaan mangrove berkelanjutan, melalui pengembangan kegiatan kerja sama KLHK dan Pemerintah Jerman dalam Forest Programme VI: Protection of Mangrove Forest. Kepala BSILHK, Ary Sudijanto, berpendapat, mangrove menjadi salah satu instrumen yang dinilai sangat efektif untuk memitigasi perubahan iklim, karena potensinya dalam menyimpan karbon mencapai empat hingga lima kali lebih tinggi dibandingkan hutan tropis dataran tinggi.
“Sebagai lembaga baru, BSILHK mengemban tugas yang sangat penting dalam menyiapkan standar instrumen kerja untuk pengendalian penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam agar dapat dikelola secara lestari. Berbagai penggunaan sumber daya tentu akan memberikan implikasi terhadap kualitas lingkungan hidup dan kecukupan luasan hutan. Salah satu sumber daya yang sangat strategis adalah mangrove,” demikian tuturnya saat memberikan arahan dalam Workshop Pengelolaan Hutan Mangrove Berkelanjutan di Bandung (12/10/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Ary meminta agar kegiatan FP VI dapat dilaksanakan sejalan dengan perumusan dan pengembangan standar instrumen, seperti uji coba penerapan standar pengelolaan mangrove. “Uji coba ini dapat menjadi instrumen untuk melihat efektifitas standar yang telah ditetapkan, serta menyiapkan bahan evaluasi dan rekomendasi untuk pengembangan standar yang lebih tepat, dan dapat dipastikan untuk diterapkan,” lanjutnya.
Ada pun untuk standar yang akan disusun, ia berharap, standar tersebut dapat mendukung pada peningkatan kualitas ekosistem mangrove, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. “Tentunya dalam penyiapan standar ini, perlu diperkuat dengan modalitas IPTEK, pedoman dan ketentuan yang telah ada, serta dukungan pemikiran substantif dari para pakar dan praktisi,” tegasnya lebih lanjut.
Melalui workshop yang dilaksanakan oleh Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Pustarhut) ini, Ary berharap dapat diperoleh rekomendasi dan informasi-informasi stratregis dari para pemangku kepentingan, untuk perumusan strategi pengelolaan mangrove, sekaligus informasi tentang kebutuhan standar instrumen yang perlu disusun.
Dalam mendukung capaian target rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar pada 2021-2024, telah disusun Peta Mangrove Nasional yang diupdate secara periodik. Selain itu, juga telah disusun Roadmap Rehabilitasi Mangrove Nasional sebagai peta jalan, tata kelola dan garis besar arah pengelolaan mangrove yang akan menjadi acuan bagi para pihak untuk menyusun rencana aksi sesuai tugas masing-masing.
Sementara itu, Kepala Pustarhut, Wening Sri Wulandari menekankan pentingnya mengetahui informasi keberhasilan pengelolaan mangrove yang telah dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan.
“Pengalaman secara langsung oleh para praktisi di lapangan dapat menjadi bahan evaluasi keberhasilan upaya pengelolaan mangrove. Hal ini sangat berharga dalam merumuskan strategi pelaksanaan kegiatan FP VI di lapangan, yang akan dimulai tahun 2023,” tuturnya optimis.
Wening menambahkan informasi bahwa Indonesia telah mengembangkan inisiasi pembangunan World Mangrove Center (WMC), sebagai hub internasional untuk mengkoordinasikan pengetahuan, best practices pengelolaan mangrove dan kerja sama yang mempromosikan pengelolaan mangrove berkelanjutan.
Mengakhiri workshop, disampaikan rumusan strategi pengelolaan pelaksanaan kegiatan FP VI antara lain yaitu, rehabilitasi dan konservasi mangrove, pengelolaan mangrove partisipatif, implementasi Roadmap Rehabilitasi Mangrove Nasional, dan pelestarian lingkungan dan pemulihan ekosistem yang menerapkan pola integrasi rehabilitasi lahan dan pemberdayaan masyarakat.
Sebagai informasi, workshop yang berlangsung selama dua hari ini mengundang para praktisi dari Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Papua, serta perwakilan dari HKM Seberang Bersatu dari Belitung, Pengelola Mangrove Center di Balikpapan, Wetlands International Indonesia, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Yayasan Mangrove Lestari dan Kemitraan. Mereka berbagi pengalaman praktek pengelolaan mangrove dan kearifan lokal yang sudah dikembangkan. Selain itu, untuk informasi IPTEK dan kebijakan, turut hadir narasumber dari Direktorat Jenderal KSDAE KLHK, Direktorat Jenderal PDASRH KLHK, dan BRIN.(***)
Penanggung jawab berita: Dr. Wening Sri Wulandari – Kepala Pustarhut
Kontributor berita: Mamay Maisaroh, S.Hut., M.Si. – Pranata Humas Ahli Muda