PUSTARHUT

PUSTARHUT

Dukung FoLu Netsink 2030, PuSTARhut Gelar In House Training “Aplikasi GIS dan Analisis Spasial”dan “Perhitungan Karbon Hutan berbasis SNI 7724:2019”

Mataram, (Selasa 13 Desember 2022) Bertempat di Hotel Lombok Astoria, PuSTARhut gelar In House TrainingAplikasi GIS untuk implementasi SDGs dan analisis spasial Indonesia’s Forest and Other Land Uses (Folu) Net Sink 2030” dan “Perhitungan Karbon Hutan berbasis SNI 7724:2019”. In House Training merupakan bagian dari kerja sama (AFoCO), yang diselenggarakan oleh PuSTARhut bersinergi dengan dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Dr. Wening Sri Wulandari, menyampaikan bahwa in house training yang dilaksanakan di Mataram ini merupakan penyelenggaraan in house training ke-3. Kegiatan serupa telah dilaksanakan di Riau dan Makasar.

Kepala Dinas LHK Prov. NTB – Julmansyah & Kepala PuSTARhut – Wening.

Kami berharap, in house training akan memperkuat kapasitas pelaksana di daerah, dalam hal ini KPH sebagai unit pengelola di tingkat tapak, untuk berkontribusi dalam penurunan emisi sesuai target yang telah dicanangkan dalam FOLU Netsink 2030, “tegas Wening.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat, Julmansyah, S.Hut, M.AP menyampaikan bahwa pembangunan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdiri atas 3 pilar antara lain Transisi Energi, Pengelolaan Sampah dan NTB Hijau.

Pilar NTB Hijau mencakup dukungan untuk target FOLU Netsink 2030. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB sudah menetapkan target NTB Net Zero Emission pada tahun 2050, “ tambah  Julmansyah.

Kepala Badan, Ir. Ary Sudijanto, MES  menyampaikan bahwa dalam mencapai target FOLU Netsink 2030, diperlukan dukungan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah. Sumber daya hutan di Provinsi NTB menjadi salah satu harapan Indonesia untuk dapat berkontribusi dalam pencapaian target FOLU Netsink 2030.

Kepala Badan juga mengapresiasi inisiasi kerja sama BSILHK dalam hal ini PuSTARhut, dengan Dinas Kehutanan Provinsi NTB, dan menilai kerja sama tersebut sangat tepat mendukung pengelolaan sumberdaya berkelanjutan, khususnya mangrove dan perumusan standar instrumen pengelolaan mangrove.

Pembangunan berbagai standar instrumen dalam pengelolaan mangrove sangat diperlukan sebagai referensi dalam pelaksanaan kegiatan. Saya percaya kolaborasi yang telah dibangun, mampu meningkatkan kontribusi secara luas, tidak hanya untuk pengelolaan ekosistem mangrove di Nusa Tenggara Barat,  namun juga memberikan manfaat bagi masyarakat,” lanjut Ary.

Beliau juga menyatakan kegembiraannya atas capaian Project AFoCO yang telah melakukan penanaman mangrove seluas 10 hektar di Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, KPH Ampang Plampang.

In house training diikuti tidak kurang dari 45 peserta dari 15 KPH di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas LHK NTB, dan BPSILHK Mataram. Dalam kesempatan pembukaan training, dilaksanakan penandatanganan Kerja Sama PuSTARhut dan Dinas LHK NTB untuk perumusan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya terkait mangrove.

Penanggung jawab berita: Dr. Wening Sri Wulandari – Kepala Pustarhut
Kontributor berita: Ahmad Gadang Pamungkas – Pranata Humas Ahli Madya

Konten Terkait